Kemendagri Tegaskan DPT Ganda Bukan Kewenangan Dukcapil

Kemendagri Tegaskan DPT Ganda Bukan Kewenangan Dukcapil

Banda Aceh – Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dinilai ganda oleh banyak pihak, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik peserta Pemilu menuai banyak polemik di masyarakat dan media massa.

Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengambil posisi tegas untuk menyerahkan persoalan DPT kepada lembaga penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini disampaikan Prof. Zudan saat konferensi pers di Kantor Kemendari Jakarta, Senin (17/09/2018).

“Kemendagri menegaskan kembali bahwa persoalan DPT merupakan kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Kesannya soal DPT ganda itu, Dukcapil Kemendagri ikut menyusun. Ini perlu diluruskan,” tegas Prof. Zudan kepada awak media didampingi Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha, dan Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil David Yama.

Dilanjutkan Prof. Zudan, mandat Dukcapil dalam pesta demokrasi di Indonesia ada dua, yakni menyiapkan penyusunan Daerah Pemilihan Dapil, dan ini sudah diserahkan pihaknya kepada KPU pada tanggal 2 November 2017 lalu.

Kemudian yang kedua, menyiapkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang digunakan oleh KPU sebagai bahan pendamping dan penyanding dalam penyusunan DPT. Sehingga sesuai Undang-Undang Pemilu, DP4 disandingkan dengan DPT pemilu terakhir.

“Sementara yang kami ketahui, bahwa KPU hanya mengambil dari Daftar Pemilih Pemula yang tertera dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018,” lugasnya.

Untuk itu, pihaknya akan terus merapikan daftar pemilih non pemula serta data pemilih pemula yang menjadi prioritas Dukcapil menginginkan data penduduk yang akurat.

Terhadap DPT hasil perbaikan tahap pertama, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil sudah diberi DPT oleh KPU per tanggal 5 September 2018, yang kemudian dianalisis dan disandingkan dengan DP4 dan penduduk terbaru.

“Jadi kami lakukan analisis, jika ketemu data ganda, ketemu sudah KTP-el, akan tetapi belum masuk DPG (Daftar Pemilih Ganda). Hasil analisis sudah kami berikan ke KPU untuk ditindaklanjuti,” ungkap Prof. Zudan.

Ditjen Dukcapil berharap analisis saat ini dapat menjadi alat atau instrumen yang membantu KPU untuk merapikan DPT serta DPT dapat dimutakhirkan terus menerus yang berbasis data kependudukan yang up to date.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Adminduk dinyatakan bahwa KTP-el hanya diterbitkan dan diberikan bagi usia penduduk usia 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Jadi menurut Prof. Zudan, KTP-el tidak bisa diberikan bila belum berusia 17 tahun.

Untuk itu, ia mengatakan tidak bisa memenuhi keinginan KPU sebelumnya agar menerbitkan KTP-el bagi penduduk yang belum 17 tahun. Jika terpaksa diberikan, jajaran Dinas Dukcapil daerah akan terkena sanksi pidana maksimal 10 tahun.

Oleh karena itu, lanjut Zudan, ia sudah bertemu Ketua KPU membahas hal itu. Sarannya, sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu, KPU bisa menerbitkan PKPU untuk mengatur teknis penyelenggaraan Pemilu.

“Tawarannya jika diterima penduduk yang belum berusia 17 tahun cukup diberikan surat keterangan terdata di database kependudukan. Ini solusi yang kami tawarkan dan kemarin ketua KPU sangat menyambut baik solusi tersebut,” pungkas Prof. Zudan. Dukcapil*** 

Jalan Mr. Mohd Hasan Nomor 102 Banda Aceh 23352 Telp. (0651) 73155005, Fax (0651) 7315501

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *