Usut Kasus Korupsi E-KTP, KPK Panggil Mantan Pejabat Kemendagri

Usut Kasus Korupsi E-KTP, KPK Panggil Mantan Pejabat Kemendagri

usut-kasus-korupsi-e-ktp-kpk-panggil-mantan-pejabat-kemendagri-7xqhjmexrsBanda Aceh – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka Sugiharto untuk mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irman.

“Yang bersangkutan jadi saksi untuk tersangka IR (Irman),” ujar Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Senin (17/10/2016).

Kuasa hukum Sugiharto, Kuncoro, mengatakan bahwa kliennya tersebut sudah hadir untuk memenuhi panggilan yang dijadwalkan KPK dengan menggunakan kursi roda.

Sugiharto saat ini mengalami sakit peradangan di bagian otak yang menyulitkannya untuk berkomunikasi.‎ “Sekarang lagi rawat jalan. Sempat (rawat) inap di RS Siloam 10 hari, tapi karena faktor keuangan pulang,” ujar Kuncoro saat dikonfirmasi.

Irman diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada 30 September 2016, setelah lembaga pimpinan Agus Rahardjo cs menemukan dua alat bukti. Irman diduga telah menyalahgunakan wewenang terkait proyek tersebut.

Irman dikenakan Pasal 2 Ayat (2) subsider Ayat (3), Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri‎, Sugiharto, sudah ditetapkan tersangka pada 22 April 2014. Sugiharto memiliki peran sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek pengadaan e-KTP.

Sugiharto dijerat Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Namun, KPK hingga saat ini belum melakukan penahanan terhadap Sugiharto lantaran sakit yang dideritanya.‎ Kasus ini pun sudah bergulir selama dua tahun dan belum juga dilimpahkan ke pengadilan.

Kerugian negara yang dihasilkan ‎dalam kasus ini mencapai Rp2 triliun. Hingga kini, KPK masih menelisik siapa saja yang diuntungkan dan mendapat keuntungan dalam kasus tersebut.

(erh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *