GUBERNUR Aceh

PERATURAN GUBERNUR Aceh

NOMOR: 28 TAHUN 2013

Tentang

 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 PEMANGKU JABATAN STRUKTURALPADA

 DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

 

GUBERNUR ACEH,

Menimbang        :     a.   bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 17 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 34) perlu menyusun rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;

Mengingat          :     1.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
  1. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06).Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 16);
  1. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 34);
  1. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan             :     PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN  ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
  2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 4 Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
  3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
  4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan aceh yang terdiri dari gubernur dan perangkat Aceh.
  5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari sekretariat daerah aceh dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
  7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut setda adalah Sekretariat Daerah Aceh.
  8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
  9. Registrasi adalah suatu sistem pendataan yang disususn berdasarkan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencataan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
  10. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  12. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  13. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  14. Bidang adalah Bidang pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  15. Sub Bagian adalah Sub Bidang pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  18. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  19. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  20. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  21. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  22. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
  23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini disusun Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada DRKA

BAB III

ORGANISASI

 

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

 

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

  • Susunan Organisasi DRKA, terdiri dari :
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Pendataan Kependudukan;
  4. Bidang Database dan Teknologi Informasi;
  5. Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
  • Bidang Pendataan Kependudukan, terdiri dari :
  1. Seksi Pendaftaran Kependudukan; dan
  2. Seksi Dokumentasi Pencatatan Sipil;
  • Bidang Database dan Teknologi Informasi, terdiri dari :
  1. Seksi Sistem Teknologi Informasi dan Penyusunan Aplikasi; dan
  2. Seksi Database dan Pelayanan Informasi;
  • Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan; terdiri dari :
  1. Seksi Perkembangan Kependudukan; dan
  2. Seksi Pembinaan sumber Daya Mansia ;

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

  1. DRKA adalah unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  2. DRKA dipimpin oleh seorang Kepala DRKA yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
  3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DRKA.
  4. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DRKA.
  5. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  6. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

 Paragraf 1

Kepala DRKA

Pasal 5

Kepala DRKA mempunyai tugas memimpin DRKA dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan akurat serta kegiatan ketatausahaan/sekretariatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala DRKA mempunyai fungsi :

  1. Pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
  2. Pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. Pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan;
  4. Pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan rancangan Peraturan dan produk hukum lainnya tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. Pengendalian dan pengkoordinasian penerbitan Kartu Indentitas Aceh (KIA);
  6. Pengendalian dan pengkoordinasian penetapan sistem penomoran registrasi penduduk Aceh;
  7. perlindungan dan pemeliharaan kerahasiaan data penduduk Aceh;
  8. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instasnsi vertikal, lembaga pemerintah non kementrian dan lembaga peradilan;
  9. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dengan dan antar kab/kota;
  10. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan bimbingan teknis dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  11. Pembinaan dan pengendalian pengelolan data, penyajian dan pendayagunaan data kependudukan;
  12. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pelaksannan supervisi dalam kegiatan verivikasi dan validasi data kependudukan;
  13. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi admnistrasi kependudukan kepada kab/kota, instansi vertikal, lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga peradilan serta kepada masyarakat;
  14. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam dan luar negeri, perguruan tinggi dan organisasi internasional.
  15. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi;dan
  16. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan gubernur sesuai bidang tugas nya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala DRKA di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan program dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, hubungan masyarakat, perencanaan program dan pelaporan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
  2. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
  4. Pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan; dan
  5. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)     Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  2. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakan;
  3. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
  4. Pelaksanaan urusan protokoler;
  5. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan perpustakaan;
  6. Pelaksanaan pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, produk hukum;
  7. Pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
  8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 11

(1)     Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan dan evaluasi program/kegiatan dinas.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunya fungsi :

  1. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  2. Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
  3. Pelaksaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Kependudukan;
  4. Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan kependudukan;
  5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan DRKA;
  6. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja DRKA; dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

 

Pasal 12

(1)     Bidang Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

(2)     Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
  2. Pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan yang diusulkan masing-masing bidang;
  3. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan;
  4. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; dan
  5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

PARAGRAF 3

Bidang Pendataan Kependudukan

Pasal 13

Bidang Pendataan Kependudukan adalah unsur pelaksana koordinasi teknis di bidang Pendataan Kependudukan dan pencatatan sipil menyangkut kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, wajib KTP serta perpindahan penduduk dari Provinsi Aceh dan Provinsi luar Aceh dari luar Provinsi disetiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Pemerintah Aceh.

Pasal 14

Bidang Pendataan Kependudukan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan data kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan, pelaksanaan supervisi dalam kegiatan verifikasi dan Validasi data kependudukan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pendataan Kependudukan mempunyai fungsi :

  1. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis pengumpulan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota;
  2. Pengendalian teknis penyusunan dan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk dan wajib KTP;
  3. Pengendalian teknis penyusunan dan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil meliputi perpindahan penduduk secara berkala;
  4. Pengendalian teknis penyusunan dan penyajian data kependudukan untuk kepentingan dinas;
  5. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis penataan dokumen administrasi kependudukan;
  6. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis penataan dokumen administrasi pencatatan sipil;
  7. Pengendalian teknis penerbitan akta dan dokumentasi akta sipil; dan
  8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala DRKA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1)     Seksi Pendaftaran Kependudukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota, penyusunan dan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, wajib KTP serta perpindahan penduduk secara berkala, penyusunan dan penyajian data kependudukan untuk kepentingan dinas.

(2)     Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran Kependudukan mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan pengumpulan data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota;
  2. Pelaksanaan penyusunan dan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan wajib KTP;
  3. Pelaksanaan penyusunan dan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil meliputi perpindahan penduduk secara berkala;
  4. Pelaksanaan penyusunan dan penyajian data kependudukan untuk kepentingan dinas; dan
  5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan Kependudukan.

Pasal 17

(1)     Seksi Dokumentasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penataan dokumentasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2)     Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dokumentasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan penataan dokumentasi administrasi kependudukan;
  2. Pelaksanaan penataan dokumentasi administrasi pencatatan sipil;
  3. Pelaksanaan penertiban akta dan dokumentasi akta sipil;
  4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan Kependudukan.

Paragraf 4

Bidang Database dan Teknologi Informasi

Pasal 18

Bidang Databse dan Teknologi Informasi adala unsur pelaksana koordinasi teknis di Bidang Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Teknologi Informasi

Pasal 19

Bidang Database dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi perekaman data kependudukan dan pencatatan sipil kedalam database, pemeliharaan database, pengelolaan server dan jaringan komunikasi database kependudukan dan pencatatan sipil, pemeliharaan alat-alat perekaman data kependudukan di setiap Kabupaten/Kota, pemilahan (query) data kependudukan untuk pelaporan data kependudukan, integrasi database penduduk Kabupaten/Kota, merencanakan kebutuhan teknologi informasi yang digunakan serta pengembangan aplikasi database kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Database dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

  1. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis pelaksanaan supervisi ke Kabupaten/Kota menyangkut perekaman dan kondisi database kependudukan yang ada pa server Kabupaten/Kota;
  2. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis pemeliharaan server, komputer dan peralatan pendukung lainnya;
  3. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis pemeliharaan database kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis dan pemeliharaan jaringan komunikasi data kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. Pengkoordinasian teknis pemilihan (query) database kependudukan;
  6. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis perencanaan dan pengadaan kebutuhan teknologi informasi yang digunakan;
  7. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis pengembangan aplikasi database kependudukan dan pencatatan sipil;
  8. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis integrasi database kependudukan; dan
  9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1)     Seksi Sistem Teknologi Informasi dan Penyusunan Aplikasi mempunyai tugas melakukan perencanaan teknologi informasi yang digunakan untuk sistem komunikasi database, pemeliharaan server, komputer dan peralatan pendukung lainnya, pemeliharaan jaringan komunikasi data kependudukan dan pencatatan sipil, pelaksanaan pengembangan aplikasi database kependudukan dan pencatatan sipil.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sistem Teknologi Informasi dan Penyusunan Aplikasi mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan perencanaan teknologi informasi dan sistem database;
  2. Pelaksanaan pemeliharaan server, komputer dan peralatan pendukung lainnya;
  3. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan komunikasi data kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. Pelaksanaan pengembangan aplikasi database kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Database dan Teknologi Informasi.

Pasal 22

(1)     Seksi Database dan pelayanan informasi mempunyai tugas melakukan supervisi ke Kabupaten/Kota menyangkut perekaman dan kondisi database kependudukan yang ada pada server Kabupaten/Kota, pelaksanaan pemeliharaan database kependudukan dan pencatatan sipil, pelaksanaan pemilihan (query) database kependudukan.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Database dan pelayanan informasi mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan supervisi ke kabupaten/kota menyangkut perekaman dan kondisi database kependudukan yang ada pada server kabupaten/kota;
  2. Pelaksanaan pemeliharaan database kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. Pelaksanaan pemeliharaan (query) database kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Database dan Teknologi Informasi.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan

Pasal 23

Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan adalah unsur pelaksana koordinasi teknis di Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Proyeksi Perkembangan Kependudukan secara berkala.

Pasal 24

Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis bagi pegawai negeri sipil yang terlibat didalam pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil serta melaporkan proyeksi perkembangan penduduk secara berkala kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan mempunyai fungsi :

  1. Pembinaan dan pengkoordinasian terhadap bimbingan teknis setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengelola kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. pembinaan dan pengkoordinasian terhadap bimbingan teknis yang mengelola kependudukan dan pencatatan sipil bagi petugas pendataan penduduk;
  3. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis Penyiapan silabus dan materi tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. Pengkoordinasian teknis penyiapan kebutuhan pelatihan kependudukan beserta instruktur;
  5. Pengkoordinasian teknis penyiapan buku panduan tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
  6. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis pengumpul, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara berkala; dan
  7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala DRKA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

  • Seksi Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perkembangan Kependudukan mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi pengembangan kependudukan;
  2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi pembangunan keluarga; dan
  3. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kependudukan.

 

Pasal 27

  • Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengelola kependudukan dan pencatatan sipil, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas pendataan kependudukan, penyiapan silabus dan materi tentang kependudukan dan pencatatan sipil, penyiapan tentang kependudukan dan pencatatan sipil.

 

  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis setiap pegawai negeri sipil yang mengelola kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas pendataan kependudukan;
  3. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan tentang pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kependudukan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

(1)     Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2)     Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3)     Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4)     Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

(1)     Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepada Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur; dan

(2)     Unsur-unsur lain dilingkungan DRKA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 32

Eselon Jabatan pada DRKA adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas Eselon             II. a;
  2. Sekretaris Eselon             III. a;
  3. Kepala Bidang Eselon             III. a;
  4. Kepala Sub Bagian Eselon             IV. a; dan
  5. Kepala Seksi Eselon             IV. a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 33

(1)     Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub ; Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(2)     Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas-dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 34

(1)     Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas;

(2)     Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris; dan

(3)     Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan DRKA dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan DRKA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural di lingkungan DRKA diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.