PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 116 TAHUN 2016GUBERNUR ACEH

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor  13  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun  1956  tentang  Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

  1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang
  2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
  3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah
  4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
  5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah
  6. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah
  7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah
  8. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Aceh adalah Dinas  Registrasi Kependudukan
  9. Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
  11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Registrasi Kependudukan
  12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas  Registrasi Kependudukan
  13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Registrasi Kependudukan
  14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
  1. Kelompok jabatan       Fungsional       adalah       Kelompok      Jabatan Fungsional pada Dinas Registrasi Kependudukan

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja  Dinas  Registrasi Kependudukan Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

  • Susunan organisasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, terdiri dari:
    1. Kepala;
    2. Sekretariat;
    3. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
    4. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
    5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
    6. Bidang Kelembagaan;
    7. UPTD; dan
    8. Kelompok Jabatan
  • Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
    1. Subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
    2. Subbag Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
    3. Subbag Hukum, Kepegawaian dan
  • Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
    1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
    2. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; dan
    3. Seksi Monitoring,     Evaluasi      dan     Dokumentasi      Pendaftaran
  • Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf d, terdiri dari:
    1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
    2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
    3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pencatatan
  • Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
    1. Seksi Fasilitasi Saranan dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Bina Administator Database (ADB);
    2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
    3. Seksi Monitoring      dan       Evaluasi        Pengelolaan       Informasi Administrasi
  • Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
    1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
    2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
    3. Seksi Penelitian dan

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

  • Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kependudukan.
  • Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
  • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
  • Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
  • Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
  • Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di  bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Pasal 5

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kependudukan

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
  2. pengelolaan keuangan;
  3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah;
  4. pengelolaan urusan ASN;
  1. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan  pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  2. pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  3. pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
  4. penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  5. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  6. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  7. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  8. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan  data dan dokumen kependudukan;
  9. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  10. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta penerapan untuk kegiatan administrasi kependudukan
  11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi  kependudukan di kabupaten/kota;
  12. pembinaan UPTD; dan
  13. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan

Paragraf 2 Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

  1. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
  2. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;;
  4. pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang pencatatan sipil dan kependudukan;
  5. pengendalian dan pengkoordinasian penetapan sistem penomoran registrasi penduduk Aceh;
  6. perlindungan dan pemeliharaan kerahasiaan data penduduk Aceh;
  7. pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non kementerian lainnya;
  8. pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dengan kabupaten/kota;
  9. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan bimbingan teknis dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  10. pembinaan dan pengendalian pengelolaan data, penyajian dan pendayagunaan data kependudukan;
  11. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan supervisi dalam kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan;
  12. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi administrasi  kependudukan kepada kabupaten/kota;
  13. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam dan luar negeri, perguruan tinggi dan organisasi internasional;
  14. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi; dan
  15. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang  diberikan gubernur sesuai bidang

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
  2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah;
  4. pengelolaan urusan ASN;
  5. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan  pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  6. pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara/milik daerah;
  7. pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; dan
  8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

Pasal 12

  • Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta menyediakan informasi terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada stakeholders
  • Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan  pembukuan  dan penataan barang milik negara/daerah.
  • Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan,  urusan administrasi ASN,  urusan  perlengkapan  dan  rumah  tangga serta urusan peraturan/ perundang-undangan

Paragraf 4

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Pasal 13

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pendaftaran Penduduk.

Pasal 14

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pendaftaran penduduk.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

  1. penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk,  pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
  2. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi  di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
  3. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas  penduduk,  pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk,  pendataan penduduk di kabupaten/kota;
  5. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk,  pengelolaan dokumen pendaftaran  penduduk,  pendataan penduduk di kabupaten/kota;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota;
  7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

Pasal 16

  • Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendaftaran  penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pendataan penduduk.
  • Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran
  • Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelasanaan monitoring, evaluasi, pengelolaan dokumen dan pelaporan di bidang pendaftaran

Paragraf 5

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Pasal 17

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil merupakan unsur  pelaksana teknis di bidang Pencatatan Sipil.

Pasal 18

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pencatatan sipil.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

  1. penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi  dan dokumentasi;
  2. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi  di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
  3. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
  5. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencatatan sipil di kabupaten/kota; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

Pasal 20

  • Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelasanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan
  • Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan
  • Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelasanaan monitoring, evaluasi, pengelolaan dokumen dan pelaporan di bidang pencatatan

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 21

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan  melaksanakan  kebijakan  teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  2. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten/kota;
  3. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
  2. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

Pasal 24

  • Seksi Fasilitasi Saranan dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administator Data Base mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan
  • Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pengolahan dan penyajian data
  • Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi

Paragraf 7 Bidang Kelembagaan

Pasal 25

Bidang Kelembagaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kelembagaan.

Pasal 26

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data/dokumen kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan perencanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  2. perumusan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  4. pelaksanan kerja sama di bidang administrasi kependudukan;
  1. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;
  2. pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  3. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta penerapan untuk kegiatan administrasi kependudukan; dan
  4. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

Pasal 28

  • Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaaan kerja sama administrasi kependudukan serta pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan administrasi
  • Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pemanfaatan data dan dokumen
  • Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta implementasi kegiatan administrasi

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

  • Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk  oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala
  • Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
  • Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

  • Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
  • Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas  atas pelimpahan kewenangan dari

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah sebagai berikut:

  1. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering a;
  2. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
  3. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering a

BAB VI  TATA KERJA

Pasal 34

  • Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
  • Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 35

  • Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala
  • Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili
  • Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya  karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan  Perundang- undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

  • Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh diatur dengan Peraturan
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan
  • Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum  dalam  lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

 

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal  30 Desember 2016 M         1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN