Tupoksi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Tupoksi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) lahir setelah melewati serangkaian proses pembahasan yang panjang, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Sejalan dengan keinginan untuk menghasilkan data administrasi kependudukan yang berkualitas di Aceh, Qanun Nomor 8 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pun lahir. Menurut qanun tersebut, dinas ini mempunyai fungsi, antara lain pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Aceh (KIA), penetapan sistem penomoran registrasi penduduk Aceh, perlindungan dan pemeliharaan kerahasiaan daa penduduk Aceh, hingga koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan dan antarkabupaten.

Registrasi penduduk adalah pencatatan terhadap setiap peristiwa kependudukan yang terjadi setiap saat. Registrasi penduduk pada dasarnya melakukan pencatatan terhadap komponen komponen kependudukan yang bersifat dinamis. Komponen komponentersebut, antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan, perubahan tempat tinggal, dan sebagainya. Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Bukhari, A.Ks, MM mengatakan, para pembentuknya menginginkan dinas ini tidak sekadar mencatat data data kependudukan.

Sesuai dengan tupoksinya, dinas ini juga menjadi ujung tombak dalam meregistrasi semua sumber daya alam Aceh. Saat ini, menurut Bukhari, pihaknya sedang menyusun Pergub sebagai salah satu tahapan untuk menerbitkan Kartu Identitas Aceh.

Selanjutnya, dilakukan pengkodean nomor semua potensi yang ada di Aceh. “Semua potensi alam, misalnya luas hutan lindung, jumlah ekspor impor, luas areal pertambangan, harus ada dalam database kita. Jadi, fungsinya terintegrasi an lebih luas cakupannya.” kata Bukhari.

Dinas ini, menurut Bukhari, meregister data data kependudukan yang lebih dinamis. DRKA setiap hari menghasilkan data yang ter-update. Jika ada warga yang lahir, pindah, meninggal, itu akan teregister secara otomatis melalui sistem pelaporan berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

Lembaga mana pun, kata dia, tidak bisa merumuskan kebijakan dengan baik jika tidak disertai dukungan data yang memadai. Dan data penting itu, salah satunya, dihasilkan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Susun Profil Perkembangan Kependudukan
Selain itu, kata Bukhari, saat ini DRKA sedang menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Aceh, yang akan menjadidasar dalam merumuskan kebijakan oleh pemerintah Aceh dan kabupaten/kota. “Kami juga berharap kabupaten/ kota membuat profil serupa, yang bisa menjadi dasar dalam perumusan kebijakan di daerah,” katanya. Sebagai dinas paling bungsu karena baru lahir pada tahun 2011, lembaga ini masih serbakekurangan. Gedung yang dipakai saat ini di Jalan Residen Danubroto Nomor 5 Banda Aceh, pun masih menumpang.

Namun, Bukhari yakindengan dukungan seluruh stakeholder dan komitmen yang kuat dari Gubernur H Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur HMuzakir Manaf, berbagai fasilitas akan dipenuhi secara bertahap, termasuk sumber daya manusianya. Insya Allah, kata Bukhari, secara perlahan dinas ini akan mampu menjalankan Tupoksinya dengan baik untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat Aceh.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *