Setujui Anggaran Multiyears, Agus Martowardojo Disebut Dapat Fee Korupsi E-KTP

Setujui Anggaran Multiyears, Agus Martowardojo Disebut Dapat Fee Korupsi E-KTP

067103900_1445496898-ektp2Banda Aceh – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin kembali bernyanyi soal adanya pihak-pihak yang diduga turut men‎ikmati uang korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Dalam kicauannya kali ini, mantan Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Martowardojo disebut mendapat bagian dari hasil korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 itu.

“Iya, ada (uang korupsi e-KTP) yang mengalir kesana (Agus Martowardojo),” ‎ujar Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016).

Menurut Nazar, Agus yang kini menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) itu berperan dalam proyek yang menelan anggaran hampir Rp6 triliun lantaran dirinya menyetujui dengan pembiayaan multiyears. Pasalnya, jika tak diteken Agus, proyek e-KTP ini tak bakal berjalan.

“Ya karena untuk proyek multiyears itu persetujuan utama itu harus dari Menkeu. Jadi tanpa ada persetujuan dari Menkeu, tidak akan ada,” terang dia.

Suami Neneng Sri Wahyuni itu pun menjelaskan bahwa proyek e-KTP sempat tak berjalan mulus lantaran tidak mendapat persetujuan dari Sri Mulyani sebelum digantikan posisinya oleh Agus sebagai Menteri Keuangan.

“Waktu itu, sudah ada sebenernya, sebelumnya penolakan dari Menteri sebelumnya, yaitu Sri Mulyani,” tandasnya.

Sebelumnya Nazar menyebut mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi turut menerima fee proyek e-KTP. Selain Gamawan, Nazar juga mengatakan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Mohammad Jafar Hafsah menikmati uang haram itu.

Seperti diketahui, KPK terus mendalami dugaan korupsi dalam proyek e-KTP ini. Baru dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri‎, Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman.

Kendati demikian, KPK hingga saat ini belum menahan Irman dan Sugiharto lantaran sakit yang dideritanya.‎ Kasus ini pun sudah bergulir selama dua tahun dan belum juga dilimpahkan ke pengadilan.

Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp2 triliun. Hingga kini, KPK masih menelisik siapa saja yang diuntungkan dan mendapat keuntungan dari proyek pengadaan e-KTP ini.

(fas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *