Prof. Zudan: Perekaman Data KTP-el Tembus 97,16 Persen

Prof. Zudan: Perekaman Data KTP-el Tembus 97,16 Persen

Banda Aceh– Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak seluruh kepala Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota untuk menuntaskan berbagai target tahun 2017. Dua di antara target tersebut adalah perekaman data KTP-el dan capaian Akta Kelahiran.

Terkait KTP-el, Prof. Zudan mengatakan, sampai akhir Maret 2017 perekaman data KTP-el sudah mencapai 97,16 persen. “KTP-el sekarang ini sudah 97,16 persen per akhir Maret 2017”, jelas Prof. Zudan saat menyampaikan arahan pada pembukaan Rakornas Dukcapil di Grand Sumber Ria Ballroom, Kota Gorontalo, baru-baru ini.

Dengan begitu, tersisa 2,84 persen penduduk yang belum melakukan perekaman data dirinya. “Adapun Akta Kelahiran, kita wajib mengejar cangkupan target 85 persen,” tambahnya.

Untuk mencapai target tersebut, Dirjen Dukcapil mengajak jajaran Dukcapil seluruh Indonesia untuk lebih memaksimalkan layanannya. Jika ada masalah, maka harus segera diselesaikan.

“Kalau ada yang menghambat program, cepat tuntaskan. Kalau tidak, berikan kepada saya sebagai penanggung jawab tertinggi, pasti akan saya carikan solusi,” ujar Prof. Zudan.

Selain itu, inovasi menjadi kata kunci untuk meningkatkan pelayanan sehingga target-target bisa tercapai secara maksimal. Terkait inovasi ini, Prof. Zudan mendorong setiap dinas Dukcapil kabupaten/kota selain melakukan pelayanan dengan baik, tapi juga harus cepat. Layanan yang cepat ini biasa dikenal dengan Layanan Salam Dukcapil, misalnya Salam 20 Menit, Salam 15 Menit, Salam 10 Menit, bahkan Salam 5 Menit. Salam-salam tersebut mencerminkan waktu yang dibutuhkan dalam setiap layanan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll.

“Bagi daerah dengan penduduk di bawah 200 ribu orang, ada salam 10 menit. Artinya 10 menit selesai. Lalu penduduk 200 ribu – 500 ribu ada salam 30 menit, dan di atas 500 ribu ada istilah ‘Semedi’ yang artinya sehari mesti jadi,” jelas Prof. Zudan.

Selain menekankan pentingnya mencapai target, Dirjen Dukcapil yang pernah menjabat Plt. dan Pj. Gubernur Gorontalo ini juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan data kependudukan, terutama untuk mempermudah layanan publik. Akan tetapi, pemanfaatan data kependudukan tersebut harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menurutnya, data kependudukan Kemendagri bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota. Data kependudukan ini merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan, di antaranya alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

“Hal ini wajib ditaati. Data kependudukan yang bersumber bukan dari Kemendagri tidak lagi diperkenankan,” tegas Prof. Zudan.

Sementara itu, Rakornas Dukcapil yang berlangsung di Kota Gorontalo pada tanggal 18 sampai 19 Mei 2017 diikuti tak kurang dari 1.300 peserta dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Mereka adalah para Kepala Dinas Dukcapil dan Kadis Pendaftaran Penduduk seluruh Indonesia. Dukcapil***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *