Prof. Zudan: Dana Alokasi Khusus Tidak Boleh Kurangi APBD

Prof. Zudan: Dana Alokasi Khusus Tidak Boleh Kurangi APBD

thumb_Prof._Zudan_Arif_Fakrulloh_1Banda Aceh –  Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menekankan kepada para Kepala Daerah agar memberi perhatian pada layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di daerah.

Perhatian tersebut berupa komitmen kepala daerah terhadap anggaran pelayanan Adminduk dalam APBD.

Sebagai penanggung jawab akhir pelayanan Adminduk, Prof. Zudan menyatakan pemerintah melalui lembaga yang dipimpinnya tetap memberikan support anggaran APBN melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Adminduk.

“Apa bentuk support dari pemerintah pusat? Satu dana alokasi khusus. Seluruh kabupaten/kota diberi dana alokasi khusus”, katanya pada kegiatan Pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Senin (23/04/2018).

Akan tetapi, Zudan menyayangkan sebagian daerah mengurangi dan memotong anggaran pelayanan Adminduk dalam APBD karena dianggap pelayanan Adminduk sudah melalui DAK.

“Esensi DAK tidak boleh menghilangkan dana APBD. Jadi ibu dan bapak (Bupati/Walikota), dengan ditambah DAK, dana APBD-nya tidak boleh dikurangi. Hasil pencermatan kami, dengan diberi DAK APBD-nya dikurangi. Ini tidak boleh Pak Walikota, Pak Bupati, Pak Wakil ya tidak boleh”, tegas Prof. Zudan disambut tepukan tangan meriah para Kepala Dinas Dukcapil se-Sulut yang hadir.

Zudan menambahkan, Adminduk adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Artinya, tetap harus dikerjakan oleh Bupati, Walikota, dan disupport oleh Provinsi dan pemerintah pusat.

“Support lainnya adalah diberi blangko, diberi jaringan, diberi alat-alat rekam cetak (satu kali) dari pusat”, urainya lagi.

Untuk memantau alokasi anggaran Adminduk melalui APBD, Prof. Zudan meminta Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulut, Edison Humiang, yang hadir mewakili Gubernur untuk melakukan evaluasi ABPD sebelum ditetapkan.

“Jadi tolong nanti Pak Asisten, evaluasi APBD di provinsi itu tidak boleh ketika kami beri DAK, dana APBD untuk Dukcapil kabupaten/kotanya dipotong pak”, kata Zudan.

Para kepala Dinas Dukcapil juga diimbau untuk mengawasi anggaran pelayanan Adminduk. Jika terjadi pengurangan atau pemotonga, Zudan meminta jajarannya untuk segera menyampaikannya ke pusat.

“APBD kabupaten/kota untuk urusan Adminduk tidak boleh dipotong karena ini urusan wajib”, tutup Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Dukcapil***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *