Paripurna DPR Sahkan Revisi UU Pilkada Jadi UU

Paripurna DPR Sahkan Revisi UU Pilkada Jadi UU

JAKARTA – Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) menjadi UU di gedung Nuasantara II, Kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).

Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan itu berlangsung lancar sekalipun diselingi interupsi sejumlah anggota dewan.

“Semua anggota dewan menyetujui revisi Undang-undang ini untuk disahkan menjadi Undang-undang?” tanya Taufik. Anggota dewan serempak menjawab, “Setuju”. “Terimakasih atas persetujuannya,” tambah Taufik.

Para anggota dewan pun menyambut keputusan ini dengan tepuk tangan. Sempat ada perbedaan pandangan beberapa poin dalam pengambilan keputusan rapat pleno tingkat I atau sebelum dibawa ke paripurna.

“Kami dari meja pimpinan sangat berterima kasih ini penting bagi kita semua. Tidak ada menang, tidak ada kalah,” kata Taufik lagi.

Pimpinan DPR berharap apa yang menjadi pertanyaan dalam interupsi, dicatat oleh pemerintah. Sebab, hal itu sebagai dokumen yang tidak terpisahkan terhadap apa yang dibahas dalam paripurna.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman dalam penyampaian laporan hasil rapat revisi UU Pilkada di sidang paripurna mengakui sempat terjadi perdebatan pada pembahasan Panja RUU Pilkada dan rapat pleno tingkat I. Dia juga merinci beberapa pendapat fraksi yang berseberangan.

Dua fraksi yakni fraksi Gerindra dan fraksi PKS yang masih memberikan catatan terhadap pasal yang mengatur ketentuan anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mundur bila maju di Pilkada.

Sedangkan terkait syarat dukungan pasangan calon bagi partai politik, gabungan parpol, masih terdapat empat fraksi yang memberikan catatan yaitu, fraksi Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi PKB, dan fraksi PKS

Sumber :beritasatu.com

Tags :Paripurna DPR Sahkan Revisi UU Pilkada Jadi UU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *