Mendagri Tandatangani MoU Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Basarnas

Mendagri Tandatangani MoU Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Basarnas

Banda Acehthumb_MoU_Basarnas_dengan_Ditjen_Dukcapil foto – Mendagri Tjahjo Kumolo menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan SAR Nasional F.H. Bambang Soelistyo, S.Sos. di Gedung Serbaguna Basarnas, Jakarta, Selasa (28/06/2016). MoU tersebut terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. selaku Dirjen Dukcapil mendampingi Mendagri menandatangani MoU tersebut. Tampak hadir tiga staf ahli Mendagri, yakni Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Drs. Nuryanto, MPA., dan Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Ir. H. Irman, M.Si. Selain itu, hadir juga Sekretaris Ditjen Dukcapil, para Direktur dan jajaran Ditjen Dukcapil, serta para Pimpinan Tinggi Basarnas dan jajarannya. Mendagri menyambut baik jalinan kerjasama ini karena menunjukkan keseriusan pemerintah untuk hadir lebih cepat dalam melayani masyarakat, terutama saat bencana terjadi. “Saya kira kalau mapping daerah (bencana) Basarnas punya, namun data kependudukan ini sifatnya melengkapi. Misalnya Basarnas tahu tentang jumlah kecamatan dan desa rawan bencana. Namun data kependudukan, kita (Kemendagri) yang tahu,” ujar Tjahjo Kumolo. Disampaikan juga, di samping data individu, Kemendagri juga menyediakan data agregat kependudukan yang ter-update tiap semester. Data agregat kependudukan berbasis webdapat diakses secara mudah baik melalui perangkat komputer maupun smartphone yang beralamat www.gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta. Masih menurut Mendagri, dengan ditandatanganinya MoU ini, Basarnas dapat memanfaatkan data biometrik berupa sidik jari dan retina mata dalam mendukung operasi SAR khususnya terkait identifikasi korban bencana. Sementara itu, Prof. Zudan dalam laporannya menekankan bahwa administrasi kependudukan pada hakikatnya adalah sabuk pengaman NKRI. Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, semua lembaga/instansi pemerintah maupun swasta yang berbadan hukum Indonesia berhak memanfaatkan data kependudukan dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana diatur melalui Permendagri 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el. Basarnas adalah lembaga ke-21 yang telah menandatangani MoU pemanfaatan data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil, selain 82 lembaga/instansi lain yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) serupa. Selanjutnya, Kepala Basarnas dalam sambutannya menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab dalam penanganan bencana. Basarnas adalah pihak yang pertama kali ditanya masyarakat bila terjadi bencana. Karenanya, kecepatan dan ketepatan dalam menjawab dan menangani pertanyaan serta keluhan masyarakat merupakan kepuasan tersendiri bagi jajaran Basarnas dalam menjalankan tugas. “Hal itulah yang membuat teknologi dalam KTP elektronik dan data kependudukan ini menjadi sangat bermanfaat bagi Basarnas,” ujar F.H. Bambang Soelistyo. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan kunjungan ke Ruang Command CenterBasarnas. Di ruang pusat komando ini Mendagri beserta jajarannya mendapat penjelasan tentang mekanisme siaga SAR, operasi SAR dan unit pendukung lainnya seperti helpdesk. Selain itu, juga berkesempatan meninjau secara langsung perangkat pengendalian operasi SAR yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Dukcapil***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *