Mendagri Minta Daerah Reformasi Pelayanan Publik

Mendagri Minta Daerah Reformasi Pelayanan Publik

xxxxxBanda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan reformasi  pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.

Tjahjo mengatakan, hal ini selalu menjadi arahan Presiden Joko Widodo kepada dirinya, selaku Mendagri. Makanya, ia menginstruksikan agar jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemda memberikan kemudahan investasi bagi kalangan pembisnis.

“Kalau ekonomi dan penyerapan berjalan baik, pasti pertumbuhan ekonomi masyarakat bergerak. Mereka dapat menikmati produk dan hasilnya karena pemerataan pembangunan tercapai, serta rakyat semakin sejahtera,” kata Mendagri Tjahjo, Senin (25/7).

Menurut dia, Presiden Jokowi secara tegas meminta agar penyerapan anggaran di daerah bisa optimal. Dengan maksimalnya pertumbuhan daerah, maka hubungan dan tata kelola pemerintah dari pusat ke daerah semakin efektif, efisien demi memperkuat otonomi daerah.

Sebelumnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi terus menguat. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa saat ini 67 persen warga Indonesia menyatakan puas dengan kinerja Jokowi sementara hanya 30 persen kurang/tidak puas.

Sebagai perbandingan, satu tahun lalu (Juli 2015), yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi baru mencapai 41 persen sementara yang menyatakan kurang/tidak puas mencapai 55 persen.

Sejalan dengan itu, rakyat Indonesia terlihat optimistis dengan kepemimpinan Jokowi. Survei SMRC menunjukkan warga yang yakin akan kemampuan Jokowi  memimpin Indonesia sehingga menjadi lebih baik mencapai 72 persen, sementara yang kurang/tidak yakin hanya mencapai 22 persen.

Dengan persepsi semacam itu, bisa dipahami bila rakyat Indonesia nampak optismistis dengan perjalanan bangsa di bawah Jokowi. Sekitar 76,5 persen warga menyatakan Indonesia bergerak ke arah jalan yang benar, sementara hanya 12,5 persen yang menyatakan kea rah jalan yang salah

“Data ini menunjukkan warga pada dasarnya opitmistis menghadapi ekonomi masa depan,” kata Sirojudin. “Ini merupakan modal psikologis penting bagi pemerintah,” tambahnya.

Meski kinerjanya dianggap positif, pemerintah Jokowi harus memberi perhatian lebih besar terhadap upaya mengurangi pengangguran, mengurangi jumlah orang miskin, menyediakan lapangan kerja, serta dalam membuat harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau.

Data ini disampaikan oleh Sirojudin Abbas, Direktur Program SMRC, dalam presentasi survei nasional nasional SMRC di Jakarta, 24 Juli 2016. Penelitian bersakala nasional itu sendiri dilakukan pada 22-28 Juni 2016, dengan jumlah responden 1027, yang ditarik secara multistage random sampling.

Sumber :Puspen Kemendagri & SMRC Survey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *