KPU Minta Terbitkan NIK, Ini Langkah-Langkah Kemendagri

KPU Minta Terbitkan NIK, Ini Langkah-Langkah Kemendagri

thumb_NIK_KTP-elBanda Aceh – Menindaklanjuti permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil menerbitkan surat edaran kepada para Kepala Dinas Dukcapil seluruh Indonesia.

Hal ini untuk menyikapi adanya kolom NIK yang kosong hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dituangkan dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.

Melalui Surat Edaran Nomor 270/65/65/Dukcapil tertanggal 10 April 2018, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh atas nama Menteri Dalam Negeri menyampaikan, data calon pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diserahkan kepada KPU sudah memuat data lengkap.

Data tersebut antara lain NIK, Nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, status perkawinan, alamat dan jenis disabilitas.

Terkait ditemukan calon pemilih yang tidak memiliki NIK, maka dapat disimpulkan bahwa KPU setempat tidak menggunakan DP4 dalam pemutakhiran data pemilih oleh para PPDP.

Selanjutnya, permohonan penerbitan NIK oleh KPU dimaksud agar disikapi oleh Dinas Dukcapil dengan mengembalikannya kepada KPU dagar terlebih dahulu dilakukan pengecekan NIK melalui hak akses yang telah diberikan Ditjen Dukcapil.

Dalam hal KPU tidak mampu mencari atau melengkapi NIK calon pemilih, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dapat membantu KPU dalam penerbitan NIK dengan beberapa tahapan.

Pertama, melakukan pencarian NIK dalam database kependudukan dengan

cara konsolidasi/sinkronisasi data SIAK.

Kedua, jika NIK ditemukan dan terbukti merupakan penduduk yang berdomisili di Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan, maka NIK dimaksud dapat diserahkan kepada KPU untuk proses lebih lanjut.

Ketiga, dalam hal NIK tidak ditemukan, maka Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan NIK dengan persyaratan dan tata cara penerbitan NIK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Setelah NIK diterbitkan, dilakukan perekaman KTP-eI, sekaligus untuk memastikan bahwa penduduk tersebut tidak pernah terdata dengan identitas yang berbeda.

Apabila data biometrik penduduk tersebut tidak duplicate maka NIK calon pemilih dapat diserahkan kepada KPU untuk proses lebih lanjut. Dukcapil***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *