KPK Buka Peluang Usut Novanto dengan Pasal Merintangi Penyidikan

KPK Buka Peluang Usut Novanto dengan Pasal Merintangi Penyidikan

101bc3dd-431d-4adc-98b0-74641cea6813_43Banda Aceh – Dalam persidangan terungkap adanya pesan dari Setya Novanto ke Irman (terdakwa kasus korupsi e-KTP) agar mengaku tidak mengenalnya bila diperiksa KPK. Lembaga antikorupsi itu membuka peluang untuk menggunakan pasal merintangi penyidikan.

“Lah itu kan dia menyampaikan seperti itu kan ketika perkara belum naik dan belum mulai disidangkan. Apakah itu menghalangi proses penyidikan ya kan penuntutan dan persidangan? Itu satu rangkaian akumulatif,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017).

Alex mengaku belum bisa bicara banyak tentang penerapan Pasal 21 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal itu berisi tentang pemidanaan terhadap setiap orang yang dengan sengaja merintangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi.

“Taruhlah misalkan dia bener begitu, harus dilihat itu bahwa ada desakan dia, imbauan dia, mungkin juga dengan tekanan dia itu harus berdampak pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Ketika itu nggak ada pengaruh dan nanti di persidangan terdakwanya katanya sebenarnya nggak terpengaruh desakan oleh saksi apa pun ya sebetulnya itu nggak ada pengaruhnya juga dengan pasal 21 dan pasal 22 itu,” ujar Alex.

Sebelumnya dalam sidang mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini mengaku pernah mendapatkan pesan itu dari Novanto. Diah mengatakan, saat itu Novanto memintanya menyampaikan pesan kepada Irman yang berisi Novanto meminta Irman mengaku tidak mengenalnya apabila diperiksa KPK.

Namun menurut Irman, ada yang janggal pada kesaksian Diah. Kejanggalan itu disebutnya tentang tahun penyampaian pesan, yaitu pada 2013 dan penerimaan pesan yaitu 2014. Irman beranggapan, apabila alasannya mendesak, seharusnya Diah bisa memberi tahu Irman langsung atau telepon karena pada tahun 2013, Irman menjabat Dirjen Dukcapil dan Diah sebagai Sekjen Kemendagri.
Novanto beberapa kali telah membantah keterkaitannya dalam kasus itu. Dia menegaskan tidak menerima dana apa pun dan mengaku telah mengklarifikasi semua hal saat diperiksa KPK.

“Mudah-mudahan saya tidak menerima dana apa pun dari e-KTP. Semuanya sudah saya serahkan dalam penyidikan dalam KPK dan sudah saya klarifikasi,” ujar Novanto, Rabu (8/3).

(dhn/fjp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *