Kilas Balik Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2017

Kilas Balik Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2017

thumb_Mendagri_Tjahjo_KumoloBanda Aceh – Tahun 2017 sudah terlewati. Tahun anyar kini mulai ditapaki. Ada tantangan yang harus dijawab. Saatnya kembali merintis kerja.

Bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 2018 merupakan tahun krusial. Ada dua agenda besar yang harus dijawab dengan kerja keras.

Agenda tersebut yaitu pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah dan mulainya tahapan pemilihan legislatif sekaligus presiden dan wakil presiden 2019.

Kemendagri memastikan agenda besar itu dapat berjalan dengan sukses.

Dengan demikian, hal tersebut menjadi catatan sejarah manis tentang kian tegaknya fondasi demokrasi di negeri ini. Salah satu bentuk dukungan berupa data kependudukan bagi keperluan kontestasi pemilihan.

Data kependudukan memastikan hak pilih warga. Soalnya, data kependudukan menjadi dasar dalam penyusunan daftar pemilih.

Kemendagri bertekad dapat memberikan layanan maksimal sehingga hak pilih warga tidak tercederai.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui optimalisasi layanan kependudukan bukan tanpa masalah. Kasus korupsi dalam proyek KTP elektronik (KTP-el) yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat layanan kependudukan, terutama pengadaan blangko dan perekaman tersendat.

Ada kegamangan dari sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk melangkah. Tapi perlahan ritme kerja sudah mulai ditata. Layanan kembali bisa dikebut.

Penuntasan masalah pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman dan pencetakan KTP-el, telah menampakkan hasil yang menggembirakan.

Tiga masalah besar, seperti pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data atau annual technical support (ATS), dan pengadaan lisensi telah teratasi.

Kontrak tiga hal tersebut telah diteken pada triwulan keempat 2017.

Semua hasil perekaman KTP-el sudah dapat ditunggalkan dan dicetak pada hari yang sama. Pun, surat keterangan (suket) yang selama ini dipakai sebagai pengganti tanda identitas secara berangsur telah dapat diganti dengan KTP-el.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh melanjutkan bahwa dengan jumlah blangko yang mencukupi, bahkan telah terdistribusi ke daerah, semua kepala dinas diminta untuk mencetak semua hasil perekaman baru dan suket.

Bagi daerah yang blangko KTP- elnya akan habis juga diminta segera mengambil ke pusat. Saat ini di Ditjen Dukcapil tersedia 2,7 juta keping blangko.

Tjahjo cukup yakin bahwa sisa target perekaman bagi wajib KTP-el sebanyak 3% atau setara dengan 6 jutaan penduduk akan bisa dirampungkan pada akhir 2018.

Ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk juga dari masyarakat. Tjahjo juga mengapresiasi jajaran Ditjen Dukcapil yang telah bekerja keras mencapai target Akta Kelahiran sebesar 85%.

Ini tentu keberhasilan yang layak diapresiasi, sebab target itu seharusnya dicapai pada 2019, tapi dirampungkan pada 2017.

Terkait dukungan data kependudukan untuk keperluan pesta demokrasi, Tjahjo kini bisa bernafas lega.

Pasalnya, dukungan data kependudukan untuk penyusunan daftar pemilih pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 telah diserahkan pada penyelenggara sesuai yang diperintahkan undang-undang.

Yang pasti, Kemendagri berkomitmen terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih, termasuk memberikan hak akses kepada KPU untuk memanfaatkan data kependudukan dalam proses validasi.

Selain dengan KPU, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menjalin kerja sama akses data dengan 731 lembaga. Dukcapil***

Jalan Mr. Mohd Hasan Nomor 102 Banda Aceh 23352 Telp. (0651) 73155005, Fax (0651) 7315501

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *