Kemendagri Support 262 Juta NIK untuk Kepesertaan BPJS Kesehatan

Kemendagri Support 262 Juta NIK untuk Kepesertaan BPJS Kesehatan

thumb_Inpres_JKN_BPJS_KesehatanBanda Aceh – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil telah menerbitkan lebih dari 262 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga akhir tahun 2017. NIK tersebut digunakan untuk men-support keanggotaan BPJS Kesehatan yang saat ini baru mencapai 199 juta anggota.

Artinya, potensi keanggotaan BPJS Kesehatan masih besar, minimal untuk mencapai batas jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) hingga 1 Januari 2019 sebesar 254,6 juta anggota.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinasi PMK, Tubagus Achmad Choesni menyampaikan, selain mewujudkan jaminan kesehatan semesta, Presiden sangat consern terkait kualitas pelayanan.

“Tidak hanya cakupan semesta, tapi juga peningkatan kualitas layanan. Peningkatan kualitas pelayanan akan menjadi laporan utama kepada Presdien”, kata Choesni di kantor Kementerian PMK, Jakarta, Rabu (04/07/2018).

Hadir di acara ini dari berbagai unsur kementerian/lembaga, yakni Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kesehatan, Kemendagri, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenkoninfo, Kejaksaan Agung, BPJS Kesehatan, dan  Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Kesempatan yang sama, Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian PMK Togap Simangunsong menyatakan pentingnya perhatian dan keseriusan kementerian/lembaga dalam penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurutnya, JKN merupakan amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dan menjadi perhatian serius Presdien RI.

Selain itu, beberapa poin penting yang menjadi perhatian bahwa aksi kementerian/lembaga pada Triwulan II dalam proses pelaporan di dashboard sistem pemantauan sampai dengan tanggal 5 Juli 2018. Secara umum, capaian kementerian/lembaga sudah sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.

Sementara bagi kementerian/lembaga yang capaian aksi tidak mencapai target, harus menyertakan alasan tertulis sebagai penjelasan tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Sesuai instruksi Menko PMK, pelaporan pelaksanaan Inpres JKN kepada Presiden dilakukan secara berkala setiap 6 bulan. Selanjutnya, Kemenko PMK menyampaikan laporan semester I pelaksanaan Inpres JKN kepada Presiden pada minggu kedua Juli 2018.

Laporan mencakup capaian aksi kementerian/lembaga serta peningkatan cakupan kepesertaan, tingkat kepatuhan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Dukcapil***

Jalan Mr. Mohd Hasan Nomor 102 Banda Aceh 23352 Telp. (0651) 73155005, Fax (0651) 7315501

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *