Kemendagri Bina 9.840 Pejabat Struktural Penyelenggara Adminduk

Kemendagri Bina 9.840 Pejabat Struktural Penyelenggara Adminduk

Banda Aceh – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil membina setidaknya 9.840 pejabat struktural penyelenggara Administrasi Kependudukan (Adminduk) di daerah. Jumlah tersebut belum termasuk 830 jabatan fungsional, dan 7.000 orang operator.

“Jumlah pejabat struktural di Indonesia eselon 4 hingga eselon 2 yang harus dibina sejumlah 9.840 orang. Selain itu, juga ada jabatan fungsional ujung tombak di 514 kabupaten/kota sebanyak 830 orang, sementara jumlah operator sejumlah 7000 orang dikecamatan”, jelas Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bintur) Joko Moersito di hadapan delegasi Plan Internasional Indonesia di Ditjen Dukcapil, Jakarta, Rabu (01/08/2018).

Hadir di acara ini Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha, dan para Direktur di lingkungan Ditjen Dukcapil.

Salah satu pilar yang mengkonsolidasi Adminduk berjalan secara optimal menurut Joko tidak lepas dari peran SDM atau peran aparaturnya.

Untuk itu, Ditjen Dukcapil melalui Direktorat yang ia pimpin menyelenggarakan tugas mengikat penyelenggaraan Adminduk dalam satu sistem nasional di dalam regulasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Menteri Dalam Negeri yang diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural.

“Disamping itu Ditjen Dukcapil melalui Direktorat Bintur juga mengkonsolidasi dan membina jabatan fungsional Dukcapil yang terdiri dari administratur database kependudukan dan operator SIAK sebagai ujung tombak pelayanan”, sabung Joko.

Terkait kewenangannya dalam hal penilaian melaksanakan penilaian kinerja pejabat Dukcapil di daerah, maka kewenangan dalam penilaian dibagi dua.

“Kewenangan untuk menilai Kadis Dukcapil dan Sekdis dilaksanakan oleh Dirjen Dukcapil, sedangkan eselon lainnya merupakan kewenangan Mendagri tetapi didelegasikan kepada kepala daerah dengan berpedoman yang dibuat oleh Ditjen Dukcapil”, kata Joko Moersito.

Penilaian kinerja tersebut dilaksanakan setahun 2 kali, yaitu tiap 6 bulan yang meliputi unsur-unsur atau hasil kinerja dari pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi.

“Hasil dari penilaian dipergunakan untuk pembinaan karier dari pejabat bersangkutan dan akan dipergunakan sebagai salah satu kriteria alokasi dana bagi daerah”, pungkas Joko.

Tugas berikutnya menurut Direktur Bintur adalah pembinaan kelembagaan, mengikat seluruh provinsi dan kabupaten/kota yakni kebijakan warisan yang tegak lurus.

“Status kelembagaannya di seluruh Indonesia. Artinya perangkatnya adalah perangkat daerah, pejabatnya adalah pejabat daerah,  tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri”, tutup Joko Moersito. Dukcapil***

Jalan Mr. Mohd Hasan Nomor 102 Banda Aceh 23352 Telp. (0651) 73155005, Fax (0651) 7315501

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *