Kemenag dan Kemendagri Bersinergi Manfaatkan Data Kependudukan untuk Layanan Haji-Umrah

kemenag-dan-kemendagri-bersinergi-manfaatkan-data-kependudukan-untuk-layanan-haji-umrah-X1wAPbkj1ABanda Aceh – Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri menjalin sinergi dalam pemanfaatan Pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dalam pelayanan jamaah haji dan umrah.

Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang diwakili Direktur Fasilitasi dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan David Yama di Jakarta.”Penandatanganan PKS ini menjadi babak baru terintegrasinya sistem kita dengan Dukcapil sehingga pelayanan, pembinaan, dan pengawasan jamaah haji dan umrah ke depan diharapkan menjadi lebih lebih maksimal dan optimal,” terang Nizar Ali di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Nizar menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalin sinergi lintas kementerian dan lembaga negara dalam kerangka membenahi penyelenggaraan haji dan umrah. Selain dengan Ditjen Dukcapil, sinergi juga akan dijalin dengan Kantor Imigrasi, Dubes Arab Saudi, serta maskapai penerbangan.

“Sinergi lintas kementerian penting agar penyelenggaraan haji dan umrah berjalan baik sesuai koridor serta tidak melanggar norma, baik regulasi maupun bisnis syariah,” terangnya.

Sementara menurut David Yama, dengan adanya sinergi ini maka data haji dan umrah akan masuk dalam data record pada big data (data warehouse) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kemenag juga akan dapat mengakses data NIK jamaah haji dan umrah, baik melalui web service maupun alat baca elektronik.

“Koneksi pemanfaatan data untuk layanan haji dan umrah sudah progres. Setelah penandatanganan MoU dan juknis ini, mulai besok sudah bisa diakses,” terang David Yama.

Ia menambahkan, kini sudah ada 976 kementerian dan lembaga yang menjalin PKS dengan Kemendagri dalam pemanfaatan data kependudukan, termasuk Kemenag. Dari jumlah itu, 37 MoU sudah ditandatangani dan 268 sinergi sistemnya sudah terkoneksi host to host melalui jaringan internet.

Ke depan, David Yama meminta jamaah haji dan umrah yang diketahui belum melakukan rekam KTP elektronik agar melaksanakannya terlebih dahulu, baik sidik jari maupun retina mata. Demikian juga para penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) diminta memiliki card reader pengecekan NIK.

“Card reader sifatnya offline sehingga bisa diakses di mana saja, bahkan hingga pelosok negeri,” ujarnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menjelaskan bahwa sinergi ini dilatarbelakangi kesadaran bahwa Kemenag tidak bisa bekerja sendiri dalam pembenahan penyelenggaraan haji dan umrah. Oleh karena itu, mereka menjalin sinergi lintas kementerian dan lembaga negara.

Sinergi ini dinilai penting, khususnya dalam konteks penyelenggaraan umrah, seiring terus meningkatnya minat masyarakat beribadah umrah karena antrean haji yang sangat panjang.

Sejalan dengan itu, ada pergeseran karakter jemaah umrah. Kalau sebelumnya didominasi warga kota, kini tidak sedikit masyarakat yang tinggal di perdesaan juga beribadah umrah. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang usianya sudah sepuh dan baru pertama kali bepergian ke luar negeri.

Di sisi lain, lanjut Arfi, bisnis umrah terus berkembang. Maka itu, sebagai regulator, Kemenag terus berupaya melakukan penertiban PPIU. Selain pembinaan dan pengawasan, sanksi akan diberikan secara tegas bagi yang melanggar.

Menurut dia, PKS ini bertujuan mengefektifkan fungsi dan peran para pihak dalam sinkronisasi dan validasi data dalam penyelenggaraan haji dan umrah melalui pemanfatan NIK, data kependudukan, serta KTP elektronik.

“PKS jadi mailstone dalam penataan dan pembenahan, terutama dari sisi pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *