Hindari Penyalahgunaan, Kemendagri Minta Daerah Gunting KTP-el Rusak

Hindari Penyalahgunaan, Kemendagri Minta Daerah Gunting KTP-el Rusak

3827563484.jpgwwwwwwwwwwwwwBanda Aceh – Polemik KTP-el tercecer beberapa waktu lalu menimbulkan banyak spekulasi terkait bagaimana penanganan KTP-el rusak/invalid oleh Kemendagri. Berbagai tudingan miring mengarah khususnya kepada Ditjen Dukcapil. Hal ini disikapi secara bijak oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dan jajarannya.

Tidak ingin polemik berkepanjangan, Dirjen Dukcapil berusaha meredam dengan berbagai langkah di antaranya menghimbau Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota agar memperlakukan KTP-el rusak/invalid sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Imbauan ini tertuang melalui Surat Edaran Nomor 471.13/9730/Dukcapil Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak. Surat edaran yang ditandatangani Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh atas nama Menteri Dalam Negeri ini tertanggal 31 Mei 2018.

Sebagaimana edaran tersebut, Dinas Dukcapil kabupaten/kota mencatat dan langsung memotong bagian ujung kanan atas pada setiap keping KTP-el yang rusak/invalid setelah selesai pelayanan agar tidak disalahgunakan.

KTP-el tersebut selanjutnya dikirim ke Ditjen Dukcapil setidaknya sekali dalam sebulan disertai penjelasan jumlah dan penyebab kerusakan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Untuk menjamin ketersediaan blangko KTP-el di daerah, Dinas Dukcapil kabupaten/kota juga diwajibkan melapor ketersediaan blangko KTP-el setiap tanggal 5 bulan berikutnya kepada Ditjen Dukcapil.

Sementara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Dinas Dukcapil atau OPD yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penatausahaan KTP-el rusak/invalid yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota.

Untuk diketahui, penanganan KTP-el rusak/invalid pada dasarnya sudah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Nasional.

Pasal 5 ayat (1) huruf m dan n menyatakan bahwa KTP-el rusak/invalid tidak boleh diserahkan kepada penduduk, melainkan harus dikembalikan kepada Kemendagri untuk dimusnahkan. Dukcapil***

Jalan Mr. Mohd Hasan Nomor 102 Banda Aceh 23352 Telp. (0651) 73155005, Fax (0651) 7315501

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *